REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cetak biru kebijakan Presiden Xi Jinping
selesai dibuat. Kekuatan pasar akan memainkan peranan penting dalam
penentuan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Cina juga perlu mencari pendorong baru pertumbuhan ekonomi di masa depan. Di pihak lain, kekuatan tangan Partai Komunis harus tetap kuat.
Pengumuman tersebut dikeluarkan pada puncak pertemuan empat hari 205 anggota Komite Sentral, yang dikenal sebagai Pleno Ketiga. Pemerintahan baru diminta untuk melakukan reformasi yang lebih tegas.
Pertemuan empat hari pejabat Komunis ini telah digembor-gemborkan sebagai momen reformasi Cina. Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan rencana bagaimana mengubah ekonomi Cina sehingga lebih bergantung pada permintaan domestik alih-alih ekspor.
Pemerintah Cina harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ekonomi Cina telah mengalami ekspansi yang berbahaya dan mulai goyah akibat kelebihan kapasitas industri, tumpukan utang, dan daya saing yang mulai terkikis.
Namun bukannya berangkat dari jargon partai biasa, pertemuan tersebut berakhir dengan komunike yang samar-samar. Hal ini membuat ekonom dan masyarakat awam Cina bertanya-tanya tentang komitmen pimpinan mereka untuk membuat perubahan dalam ekonomi negara.
Komunike menyerukan pembatasan investasi, hak yang lebih banyak bagi petani, dan sistem yang lebih transparan dalam pengeluaran dan pajak pemerintah. Ekonom Cina menilai isu-isu yang disebutkan tersebut memang membutuhkan reformasi.
Namun komunike tersebut memberikan keterangan ambigu tentang pengembangan sektor swasta. Pemerintah akan memberi lebih banyak ruang untuk perusahaan swasta dengan membuka lebih banyak industri dari modal swasta. Namun di sisi lain, pemerintah menyatakan perusahaan milik negara akan tetap memainkan peran utama dalam ekonomi bangsa.
"Masalah utama adalah penanganan hubungan antara pemerintah dan pasar dengan memungkinkan pasar memainkan peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya," tulis komunike tersebut, dikutip Wall Street Journal, Rabu (13/11).
Salah satu kendala terbesar untuk berubah adalah status monopoli badan usaha milik negara (BUMN) Cina di sektor minyak, alumunium, batubara, perbankan, telekomunikasi, listrik, transportasi, dan bidang lainnya. Bank milik negara terbesar fokus pada pinjaman pelanggan besar milik negara dan memberikan bunga lebih kecil. Sedangkan untuk perusahaan swasta, perbankan pelat merah memberikan bunga lebih tinggi.
Komunike diharapkan dapat memberikan perubahan secara bertahap. "Tapi tampaknya kekuatan pasar akan diberi ruang yang lebih bebas namun dalam batasan yang masih ketat," ujar ekonom Cornell University, Eswar Prasad.
Sayangnya komunike tersebut tidak memberikan penjelasan yang detail. Dalam pernyataannya, pemerintah akan merilis dokumen kebijakan lengkap dalam beberapa hari mendatang yang diharapkan dapat menghapus ambiguitas.
Pemerintah Cina juga perlu mencari pendorong baru pertumbuhan ekonomi di masa depan. Di pihak lain, kekuatan tangan Partai Komunis harus tetap kuat.
Pengumuman tersebut dikeluarkan pada puncak pertemuan empat hari 205 anggota Komite Sentral, yang dikenal sebagai Pleno Ketiga. Pemerintahan baru diminta untuk melakukan reformasi yang lebih tegas.
Pertemuan empat hari pejabat Komunis ini telah digembor-gemborkan sebagai momen reformasi Cina. Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan rencana bagaimana mengubah ekonomi Cina sehingga lebih bergantung pada permintaan domestik alih-alih ekspor.
Pemerintah Cina harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ekonomi Cina telah mengalami ekspansi yang berbahaya dan mulai goyah akibat kelebihan kapasitas industri, tumpukan utang, dan daya saing yang mulai terkikis.
Namun bukannya berangkat dari jargon partai biasa, pertemuan tersebut berakhir dengan komunike yang samar-samar. Hal ini membuat ekonom dan masyarakat awam Cina bertanya-tanya tentang komitmen pimpinan mereka untuk membuat perubahan dalam ekonomi negara.
Komunike menyerukan pembatasan investasi, hak yang lebih banyak bagi petani, dan sistem yang lebih transparan dalam pengeluaran dan pajak pemerintah. Ekonom Cina menilai isu-isu yang disebutkan tersebut memang membutuhkan reformasi.
Namun komunike tersebut memberikan keterangan ambigu tentang pengembangan sektor swasta. Pemerintah akan memberi lebih banyak ruang untuk perusahaan swasta dengan membuka lebih banyak industri dari modal swasta. Namun di sisi lain, pemerintah menyatakan perusahaan milik negara akan tetap memainkan peran utama dalam ekonomi bangsa.
"Masalah utama adalah penanganan hubungan antara pemerintah dan pasar dengan memungkinkan pasar memainkan peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya," tulis komunike tersebut, dikutip Wall Street Journal, Rabu (13/11).
Salah satu kendala terbesar untuk berubah adalah status monopoli badan usaha milik negara (BUMN) Cina di sektor minyak, alumunium, batubara, perbankan, telekomunikasi, listrik, transportasi, dan bidang lainnya. Bank milik negara terbesar fokus pada pinjaman pelanggan besar milik negara dan memberikan bunga lebih kecil. Sedangkan untuk perusahaan swasta, perbankan pelat merah memberikan bunga lebih tinggi.
Komunike diharapkan dapat memberikan perubahan secara bertahap. "Tapi tampaknya kekuatan pasar akan diberi ruang yang lebih bebas namun dalam batasan yang masih ketat," ujar ekonom Cornell University, Eswar Prasad.
Sayangnya komunike tersebut tidak memberikan penjelasan yang detail. Dalam pernyataannya, pemerintah akan merilis dokumen kebijakan lengkap dalam beberapa hari mendatang yang diharapkan dapat menghapus ambiguitas.
Sumber : ROL(republikaonline)
